D-8 Halal Expo Indonesia, Perluas Kerja Sama Ekonomi Halal D-8

Jakarta, 8 Juli 2026 – Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta pada (8/7) membuka D-8 Halal Expo Indonesia (D-8 HEI) di Senayan Tennis Indoor Stadium, Jakarta, bersama antara lain Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub; serta para duta besar negara anggota D-8 di Jakarta.

Usai pembukaan, Kepala BPJPH dan Wamenlu Anis Matta berkeliling meninjau area pameran dan berdialog dengan para pelaku usaha dalam dan luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, Wamenlu menekankan bahwa negara-negara anggota D-8 memiliki modal sangat besar untuk berkembang, mulai dari kesamaan identitas, potensi ekonomi yang masif, kekayaan sumber daya alam, hingga posisi geografis yang strategis.

Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut mengunjungi area D-8 HEI juga menyatakan optimisme terhadap masa depan kerja sama halal D-8. Menurut beliau, penyelenggaraan D-8 HEI di Indonesia merupakan langkah awal yang krusial dalam mempererat sinergi antar-negara berpenduduk Muslim agar ekonomi syariah tumbuh secara berkesinambungan.

Hari pertama D-8 HEI juga diisi dua sesi talk show HEI Talks bertema “Why Halal Economy Indonesia’s D-8 Chairmansip” dan “Driving Social Impact Through Islamic Ultra Micro Financing for Rural and Women”. Sesi pertama diisi Dubes Tri Tharyat (Kemlu), Bapak Natan Kambuno (Kementerian Perdagangan), Bapak Putu Rahwidhiyasa (KNEKS) dan Bapak Mufti Hamka Hasan (Kadin Indonesia). Sesi ini menyoroti besarnya potensi bisnis halal global, yang diperkirakan mencapai lebih dari USD 10 triliun pada 2028. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil peran lebih besar dalam perekonomian halal global. Terlebih lagi, separuh dari 30 perusahaan halal utama di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berasal dari Indonesia.

Sesi kedua menghadirkan narasumber Bapak Lalu Dodot Ary (PT. PNM) dan Ibu Dewi Nuzulianti (PT. BTPN Syariah). Sesi ini membahas praktik baik dalam pembiayaan mikro dan ultra mikro bagi perempuan dan UMKM seperti Bestee yang digagas BTPN Syariah bersama pemangku kepentingan lain dengan fokus pada mentoring keterampilan berusaha bagi pelaku usaha perempuan. Pembiayaan ultra mikro juga ditawarkan PT. PNM melalui program Mekaar, yang tanpa agunan. Sejak 2017, program ini telah mendongkrak pendapatan rumah tangga nasional hingga Rp55,81 triliun.

Selain pameran produk dan talk show, hari pertama D-8 HEI juga diisi dengan rangkaian pertemuan business matching untuk menghubungkan para pelaku usaha antar negara anggota D-8. Salah satunya adalah pertemuan antara Presiden Kamar Dagang dan Industri Indonesia-Bangladesh (IBCCI) dan Indonesia-Iran Trade Cooperation (IITC) dengan ID Food. Dalam pertemuan tersebut, pelaku usaha dari Bangladesh dan Iran sampaikan ketertarikan untuk menjalin kerja sama di sektor produk susu (dairy), peternakan, hingga pengemasan makanan (packaging).

Tentang D-8 HEI

D-8 HEI merupakan bagian dari rangkaian Keketuaan Indonesia pada D-8 periode 2026-2027 yang akan berlangsung mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026. Mengusung tema “Strengthening D-8 Halal Economy Through International Collaboration”, ajang ini dirancang sebagai platform utama bagi para pelaku bisnis, pelaku industri, investor, serta pembuat kebijakan untuk memperkuat rantai pasok halal di lingkungan D-8 sekaligus membuka akses yang lebih luas ke pasar global.

D-8 HEI akan mendukung Indonesia menjadi salah satu hub ekonomi halal.  Melalui D-8 HEI, kerja sama business-to-business (B2B) antar negara D-8 and beyond di berbagai sektor unggulan halal diharapkan semakin erat. Sinergi ini sekaligus menjadi langkah strategis untuk mendukung target pencapaian volume perdagangan intra-D-8 sebesar USD 500 miliar pada tahun 2030. Tidak hanya menghadirkan korporasi skala menengah dan besar, D-8 HEI juga mengusung pelaku UMKM dari sektor kuliner, fashion, kerajinan tangan, pariwisata halal, digital, dan lain sebagainya.

Sumber: Kementerian Luar Negeri RI